13 questions. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Apabila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, harus mendaftarkan diri untuk

PPh Pasal 21 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 1 NAMA : M. ASHIF SYAUQI NIM : 31401405577 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN 21 PPh Pasal 21 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan

PPh Pasal 26 dikenakan atas penjualan/pengalihan harta oleh WPLN. Harta yang dimaksud berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2009, tarif yang dikenakan adalah 20% dari perkiraan b. Tarif Bunga Obligasi Terbaru hanya 10%. Tarif PPh bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenai PPh yang bersifat final. Sesuai yang tertuang dalam Pasal ayat (2) PP No. 91 Tahun 2021, besar tarif PPh bunga obligasi turun jadi 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 24. Berikut sedikit ilustrasi penghitungan PPh Pasal 24: Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp 25.000.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 10.000.000.000. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%.

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau; Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak badan. Huruf b . Contoh: Tuan C seorang konsultan pajak dan bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
11. Objek PPh Pasal 23 a. Passive Income: 1) dividen Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh (kecuali dividen yg diterima orang pribadi dipotong PPh Final Pasal 17 ayat (2c)); 2) bunga; Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh 3) royalti; Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh 4) hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21 b.
Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%. Berikut contoh perhitungan PPh BUT atau pajak Badan Usaha Tetap: Peneghasilan Kena Pajak BUT Tahun 2021. = Rp20.500.000.000. PPh. = 22% x Rp20.500.000.000. .
  • 871yva2yvm.pages.dev/246
  • 871yva2yvm.pages.dev/403
  • 871yva2yvm.pages.dev/167
  • 871yva2yvm.pages.dev/10
  • 871yva2yvm.pages.dev/493
  • 871yva2yvm.pages.dev/321
  • 871yva2yvm.pages.dev/256
  • 871yva2yvm.pages.dev/283

    • pertanyaan tentang pph pasal 23 brainly